No icon

Dilarang Trump Akses Laporan Intelijen, Joe Biden Rekrut Pakar Keamanan

Dilarang Trump Akses Laporan Intelijen, Joe Biden Rekrut Pakar Keamanan

robialakbar.com, Jakarta - Gugatan inkumben Donald Trump terkait Pemilu AS menghalangi Presiden Amerika Terpilih, Joe Biden, untuk mendapat laporan intelijen harian. Tak mau ketinggalan update intelijen, Joe Biden memutuskan untuk merekrut pakar Keamanan Nasional dalam tim transisinya.

"Situasinya semakin mengkhawatirkan bahwa Presiden Amerika dan Wakil Presiden Amerika terpilih belum bisa mendapatkan laporan intelijen harian, informasi real time soal situasi di dunia," ujar juru bicara tim transisi Joe Biden, Jen Psaki, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 14 November 2020.

Psaki berkata, laporan intelijen harian sangat penting bagi Joe Biden untuk menentukan arah kebijakannya. Di sisi lain, juga untuk mengantisipasi ancaman atau tantangan yang berpotensi ia hadapi ketika mulai menjabat. Semakin telat data itu didapat, semakin buruk dampaknya menurut Psaki.

Psaki memberi contoh serangan teror ke gedung WTC pada peristiwa 9/11 (2001). Ia mengklaim peristiwa itu bisa dicegah misalkan Pemerintahan George W. Bush lebih cepat menerima laporan intelijen harian. Perlu diketahui, Bush baru menerima laporan intelijen 5 pekan setelah Pemilu AS 2000 berakhir karena proses hukum dengan capres lainnya, Al Gore.

 

Hingga berita ini ditulis, siapa saja pakar keamanan nasional yang akan direktur Joe Biden belum diketahui. Psaki juga tidak menyebutkan siapa saja nama-nama yang didekati Joe Biden. Beberapa hari terakhir, Joe Biden lebih banyak memaparkan siapa yang akan berperan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di tim transisinya.

Menanggapi situasi Joe Biden, sejumlah Republikan telah mendesak Donald Trump untuk membuka akses laporan intelijen harian ke Joe Biden. Menurut mereka, Donald Trump tidak dirugikan dengan membiarkan Joe Biden ikut menerima laporan intelijen itu.

Donald Trump, per berita ini ditulis, belum berubah sikap. Joe Biden masih ia batasi dalam mengakses fasilitas dan membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Sebab, menurut Donald Trump, Joe Biden belum bisa disebut Presiden Amerika Terpilih ketika gugatan masih berjalan.

Comment As:

Comment (2)